Contemporary Issues

‘Regional Resilience’ dan Konflik Laut China Selatan

Ketika ASEAN terbentuk, negara-negara pendiri organisasi tersebut baru saja tebebas dari belenggu penjajahan. Sekelompok negara-negara baru ini harus mempertahankan kedaulatan yang baru saja mereka dapatkan ditengah konstelasi global persaingan dua superpower yang juga turut memperebutkan pengaruh di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu melalui suatu pertemuan kecil, lima negara-negara Asia Tenggara bertekad untuk membentuk kerjasama kawasan yang bertujuan tidak hanya untuk mempertahankan kawasan ini terbebas dari hegemoni asing tetapi juga suatu kawasan yang dapat berdiri sendiri dan mensejahterakan masyarakatnya. Kondisi ini lah yang disebut regional resilience atau ketahanan kawasan. Dengan dasar tujuan ini pula, ASEAN menerapkan salah satu prinsip yang paling dipegangnya saat ini yaitu prinsip non-intervensi dimana negara-negara Asia Tenggara berinteraksi satu sama lain sebagai negara yang merdeka dengan saling menghormati kedaulatan masing-masing. ASEAN juga menerapkan prinsip komitmen dan tanggung jawab bersama terhadap keamanan, perdamaian dan kesejahteraan di kawasan.

Lalu seberapa jauh tujuan mewujudkan regional resilience ini tercapai setelah 44 tahun sejak terbentuknya ASEAN?

Pada lingkup yang lebih besar, ASEAN telah menunjukkan keberhasilan dalam upaya menuju regional resilience ini. Satu dekade setelah terbentuknya ASEAN, organisasi ini memprakarsai TAC (Treaty of Amity and Cooperation) yang telah menjadi norma internasional untuk berhubungan secara damai di kawasan Asia Pasifik. ASEAN juga menjadikan kawasannya sebagai zona damai bebas senjata nuklir. Alhasil, Asia Tenggara tidak hanya menjadi kawasan yang relatif stabil dengan tidak adanya konflik besar terjadi sejak terbentuknya ASEAN tetapi kawasan ini juga bergerak secara dinamis sehingga memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Terbukti ASEAN telah memulai langkah awal pasar bebas Asia Tenggara sejak tahun 1992 atau kurang dari tiga dekade dari usia ASEAN. Puncak dari semua usaha ini adalah ditandatanganinya ASEAN Charter dan kesepakatan negara-negara untuk membentuk Komunitas ASEAN 2015.

Namun benarkah dengan semua usaha tersebut regional resilience akan segera terwujud di ASEAN?

Jika kita melihat pada ranah yang lebih sempit, kita akan banyak menjumpai kontradiksi dari apa yang telah ditetapkan dan menjadi tujuan ASEAN seperti terjadi dalam kasus yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan yaitu konflik Laut China Selatan. Konflik ini seharusnya menjadi pembuktian bahwa ASEAN yang hendak menjadi komunitas mampu mengatasi konflik di kawasan secara lebih matang sebagai kawasan yang bertujuan mencapai regional resilience. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pertama, ASEAN yang berkomitmen untuk menjadi satu komunitas keamanan ternyata terpecah belah dalam konflik tersebut, empat negara disputants yang saling bertentangan dan enam negara lain yang tidak memiliki pengaruh cukup kuat untuk mendorong perdamaian. Tidak hanya terpecah, konflik ini juga menunjukkan hubungan asimetris ASEAN dengan China dimana satu China mampu secara agresif menerapkan kebijakannya di kawasan. Seharusnya dengan negara-negara disputants mengalami masalah yang sama dengan China, mereka bisa memiliki satu kebijakan kolektif. Namun memang paradigma kawasan masih belum bisa mengalahkan paradigma negara sehingga mereka tetap tercerai berai mengejar kepentingan nasionalnya. Sementara itu negara-negara anggota ASEAN lain tidak bisa tegas terhadap China karena pertimbangan kepentingan ekonominya yang sangat dipengaruhi oleh China. Isu yang kedua adalah bahwa konflik ini tidak hanya menunjukkan ASEAN tidak bisa bertindak sebagai satu kesatuan tetapi juga sebagai kawasan yang sangat tergantung dengan kekuatan asing. Sangat ironis ketika ASEAN sejak awal ingin mencapai regional resilience dan selalu menerapkan prinsip non-intervensi dalam konflik intra-regional ternyata dalam konflik seperti ini ASEAN sangat menggantungkan adanya campur tangan asing. Selain wacana untuk mengikutsertakan Amerika Serikat, India dan Jepang dalam penyelesaian konflik ini, reaksi negara ASEAN, dalam hal ini Filipina, yang langsung mengadakan latihan militer dengan Amerika Serikat menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN masih sangat menggantungkan hubungan keamanan bilateral dengan Amerika Serikat. Selain Filipina, Thailand dan Singapura juga merupakan aliansi dekat Amerika Serikat di kawasan. Skema seperti ini jika dipertahankan tentu akan mempersulit terbentuknya komunitas keamanan di Asia Tenggara karena rawannya pengaruh aktor eksternal.

Lalu apa yang seharusnya dilakukan ASEAN?

Konflik Laut China Selatan memang merupakan konflik yang telah lama dan sulit untuk diselesaikan. Meskipun demikian ASEAN tidak bisa menyelesaikan dengan caranya saat ini jika hendak mencapai regional resilience. Kepemimpinan Indonesia periode ini merupakan momen yang tepat karena Indonesia adalah negara besar yang diakui dunia yang semakin meningkat posisinya. Terkait dengan konflik, Indonesia merupakan negara yang cukup netral baik dengan tidak menjadi negara pengklaim, dan dalam hubungannya dengan China dan Amerika Serikat. Indonesia memiliki potensi untuk menyatukan negara-negara ASEAN untuk memperkuat posisi ASEAN dan untuk bernegosiasi dengan China.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 10 other followers

%d bloggers like this: